|
Anda belum login [ Login ] |
Demi Indonesia Merdeka Internet, Pemerintah Pakai APBN Bangun BTS 4G
NamaDomain.com, Jakarta -
Tercatat ada 12.548 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang belum tersentuh akses internet 4G. Pemerintah pun mencari cara untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut, salah satunya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bila dirinci dari 12.548 desa/kelurahan, wilayah yang berada di Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T itu sebanyak 9.113 desa/kelurahan, sedangkan yang non-3T 3.435 desa/kelurahan.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo Anang Latief menyebutkan, Menkominfo Johnny G. Plate berkeinginan mencari pendanaan baru untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) yang bersumber dari APBN.
"Kebijakan beliau (Menkominfo Johnny G. Plate) bahwa yang 3T akan diupayakan pendanaan baru lewat APBN, ini skema pendanaan baru karena uang USO (Universal Service Obligation) sudah habis," ujar Anang ditemui di Manado, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi, USO adalah program yang dijalankan oleh Bakti Kominfo ini berasal dari 1,25% pendapatan kotor tiap operator seluler. Target program USO itu berada di daerah terpencil, perbatasan, atau pelosok yang belum mendapatkan akses jaringan telekomunikasi.
Dana USO dari operator tersebut dinilai saat ini tidak mencukupi untuk menjalankan banyak program untuk memeratakan akses internet di Tanah Air, mulai dari pembangunan BTS, Palapa Ring, hingga Satelit Republik Indonesia (Satria) yang direncanakan meluncur pada 2023.
"Habis dalam konteks pendapatan ke depan USO ini untuk membayar infrastruktur yang sudah dibangun, Palapa Ring itu harus dibayar selama 15 tahun. Kemudian, satelit Satria itu setiap tahun sampai 2037 atau 15 tahun harus dibayar," tutur Anang.
Dengan kondisi iuran USO 1,25% dari operator seluler tersebut praktis tidak mencukupi untuk menambah BTS baru. Sementara di sisi lain, masih 12.548 desa/kelurahan yang jadi pekerjaan rumah untuk dialiri akses internet.
"Masih ada 9.113 desa/kelurahan di 3T itu solusinya mencari sumber baru. Pak Menteri sudah mendiskusikan dengan Menteri Keuangan dan Pak Presiden bahwa ada sebagian APBN yang selama ini belum pernah di proyek infrastuktur telekomunikasi," ungkapnya.
"Rencana membangun menyelesaikan 9.113 desa/kelurahan sampai akhir tahun 2022. Jadi, pembangunan masif banyak di tahun 2021 itu dan semuanya 4G," pungkas Anang.
(agt/afr)
